PAREPARETERKINI.COM, PAREPARE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare
menggelar forum diskusi aktual.
Kegiatan itu mengusung tema “Dinamika Kesiapan Pemilihan Kepada Daerah Serentak tahun 2024 (Tantangan, Kendala dan Solusi).
Acara digelar secara daring dan luring, di Auditorium Bj Habibie, Kompleks Rujab Wali Kota Parepare, Selasa, (5/3/ 2024).
Kepala BSKDN Dr. Yusharto Huntoyungo mengatakan, forum diskusi aktual ini dari perspektif pemerintah memperbaiki kesiapan dalam menyelenggarakan Pilkada di tanggal 27 November 2024.
“Secara pentahelix, seluruh unsur hadir mulai dari akademisi, birokrat dan seluruh narasumber akan membahas dan mendiskusikan kesiapan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Kita sudah mulai tahapan untuk pelaksanaan Pilkada yang direncanakan pada tanggal 27 November 2024,” terang dia.
Menurutnya, kegiatan itu guna mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan pilkada dengan menghimpun berbagai catatan.
“Sekaligus ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah – langkah pelaksanaan Pilkada di tahun 2024,” ucap dia.
Sehingga, kata dia, melalui forum ini dapat merumuskan solusi terkait tantangan dan kendala yang akan kita hadapi.
“Dan semua masukan ini akan kami coba tampung dan himpun untuk bisa menjadi saran kebijakan strategis kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan penyelenggaraan Pilkada,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, yang menjadi atensi pada Pilkada di tahun ini adalah penganggaran yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah daerah.
“Dalam catatan kita terdapat beberapa persoalan penting yang kita temukan pada pelaksanaan pilkada. Di antaranya persoalan biaya pelaksanaan pilkada, dari waktu ke waktu yang mengalami peningkatan,” bebernya.
Dia juga menyampaikan, nota penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penyelanggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, diharapkan pemerintah daerah bisa menyiapkan anggaran secara bertahap yaitu 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024.
“Pelanggaran netralitas ASN juga perlu mendapatkan perhatian kita, berkaca dari pemilu 2024, temuan dari BKN hingga 31 Januari, menunjukkan pelanggaran netralitas ASN,” tegasnya.
Dia menegaskan, dengan melihat kondisi Parepare dengan berkaca dalam pelaksanaan pilkada sebelumnya cenderung relatif terkendali
Dia berharap dengan mengrefleksi
pengalaman pileg yang sudah dilaksanakan kemarin. Termasuk, pelaksanaan Pilkada.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada narasumber dan moderator, pemkot Parepare yang telah bersedia menjadi tuan rumah tempat penyelenggaraan kegiatan ini,” pesanya.
Sementara, Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali melaporkan pelaksanaan pemilu di Kota Parepare berjalan dengan kondusif yang dibantu oleh berbagai pihak dengan tingkat partisipasi hampir 84 persen.
“Ini kami berharap pada pelaksanaan pilkada bisa lebih baik lagi,” harapnya.
Akbar Ali menegaskan Pemkot Parepare telah menganggarkan kepada KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada. Di mana, KPU sekitar Rp19 miliar, Bawaslu Rp5 miliar, Polri Rp4 miliar dan TNI sekitar Rp700 juta.
“Untuk penyalurannya, Bawaslu dan KPU kita sudah distribusikan sekitar 40 persen. Termasuk, TNI dan Polri di tahun 2024 ini kita salurkan semuanya,” terang Akbar Ali.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri yang melaksanakan forum diskusi di Parepare.
Adapun yang menjadi narasumber dari forum diskusi tersebut, yakni Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Horas Maurits Panjaitan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Baginda Achmadsyah Lubis, Komisioner KPU RI Dr Idham Holik, Ketua Bawaslu Kota Parepare Muh Zainal Asnun, Rektor Umpar Prof Dr H Jamaluddin Ahmad, dan Dekan Fisip Unhas Pro Dr Phil Sukri Tamma. (*terkini)
